Jakarta – Proses pengadaan BBM oleh Pertamina, dimulai dari import melalui anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Trading Limited (Petral) yang berkedudukan di Singapura. Menurut Mantan Direktur PT Pertamina, Ari H Soemarno, Singapura merupakan salah satu negara yang menjadi pusat trading penjualan minyak dan gas bumi (migas). Dengan membuat anak usaha yang berlokasi di Singapura, maka efektifitas dan efisiensi pembelian minyak bisa mudah.
“Tentu dengan Petral berlokasi di Singapura itu memiliki banyak keuntungan. Singapura itu perusahaan trading migas internasional sehingga dengan adanya anak usaha berlokasi di sana, Pertamina mendapatkan kepercayaan usaha,” ujar Ari di Jakarta, Selasa (24/6/2014).
Ari juga bercerita, dengan memiliki kedudukan usaha berbadan hukum di Singapura, kepercayaan terhadap bank nasional di negara itu bisa didapatkan. Menurut dia, bunga bank yang diimplementasikan di Singapura terbilang rendah ketimbang di Indonesia.
“Kalau kita punya kedudukan hukum di sana maka dipercaya di bank di sana. Bunga bank di sana biayanya rendah, dan hubungannya langsung,” ujar Ari.
Dalam upaya menyuplai pasokan minyak mentah dan BBM yang diperoleh di Singapura, ia berpendapat kepastian hukum bisa diperoleh secara langsung. Hal ini hanya bisa dengan adanya anak usaha berbadan hukum di negara itu.
“Kepastian hukum jelas yang ingin jual beli minyak. Tidak ada salahnya punya Petral. Petral punya Pertamina. Dan Pertamina itu milik negara, dan milik rakyat,” tutur dia.
Impor BBM tidak melanggar undang-undang karena impor dibutuhkan mengingat produksi minyak yang telah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih kurang di dalam negeri, selain mengenjot produksi minyak dari sumur yang ada dan mengembangkan infrastruktur penunjang kilang minyak mentah.
Selama ini tudingan terjadi mafia minyak banyak diarahkan kepada importir BBM. Banyak lembaga sosial masyarakat (LSM), ekonom, dan tokoh kritis termasuk calon presiden/cawapres menudingkan telunjuknya kepada para pelaku bisnis impor BBM.
Sudah sangat sering terdengar Pertamina ataupun PT Petral, diperiksa oleh lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Sejumlah pihak pernah diundang oleh Petral untuk melihat langsung tender impor minyak seperti Anggota DPR, wartawan media cetak dan eletronik bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kesimpulan dari mereka tidak ada yang salah atau pelanggaran yang merugikan pemerintah.
Mafia minyak yang sebenarnya bukan di bidang impor BBM tapi mafia yang mengambil jatah minyak subsidi kemudian dijual kepada pihak swasta (mafia minyak). Misalnya, salah satu BUMN mendapat jatah solar subsidi 100.000 ton maka diambil oleh oknum 30% untuk dijual kepada swasta (mafia minyak) dengan harga subsidi. Lalu pihak mafia menjualnya kepada keperusahaan tambang dan lain-lain dengan harga BBM industri. Berapa kerugian negara?
Kalau misalnya 30 juta kilo liter x Rp11.500 = Rp345 miliar. Berapa keuntungan oknum BUMN? Berarti 30 juta kilo liter x Rp5.500 = Rp165 miliar. Sementara keuntungan bagi swasta (mafia minyak) 30 juta kl x Rp6.000 = Rp180 miliar.
Realisasi alokasi BBM subsidi per sektor pada 2013 tercatat transportasi darat eks SPBU/APMS Premium 29.146.000 KL dan solar 13, 620.178 KL, PT Kereta Api Indonesia (KAI) 212.000 KL solar, PT Pelni 201.000 KL solar, ASDP 98.288 KL solar, kapal perintis 37.013 KL Solar, nelayan dan usaha kecil 1.711.000 KL solar serta minyak tanah di daerah yang belum terkonversi 1.100.000 KL Data di atas merupakan angka realisasi 2013, sedangkan prognosa 2014 by percentage kurang lebih sama.
Jadi mafia minyak itu bukan di sektor import karena memang pengadaan BBM impor dilakukan secara terbuka melalui tender secara internasional.
Tak hanya itu, harga minyak mentah yang akan mengikuti tender juga bisa dilihat di internet secara real time dengan mengakses Platts secara berlangganan. Platts adalah penyedia jasa informasi energi terbesar di dunia, jasa informasi tidak terbatas pada minyak, namun juga gas alam, kelistrikan, petrokimia, batubara dan tenaga nuklir. PT Pertamina juga selalu membeli minyak impor dengan harga di bawah Platts atau harga pasar internasional.
Sementara mafia minyak di sektor hilir yaitu yang bermain-main dengan BBM subsidi jelas akan menggerogoti kas negara. Kalau saja dari total subsidi BBM dan listrik tahun ini diperkirakan menembus angka Rp392 triliun kemudian dikorupsi 20% tentu bukanlah nilai yang sedikit.
Jadi Ribut-ribut mafia minyak yang ditudingkan banyak pihak ternyata salah sasaran. Mengingat potensi penyelewengan dan kongkalikong bisnis minyak dan gas sebenarnya bukan di sektor impor tapi hilir dalam negeri. Korbannya adalah rakyat kecil yang seharusnya menikmati subsidi BBM.
Diolah dari berbagai sumber ==> Mafia Minyak Sebenarnya
Siapa Mafia Minyak Dan Gas Indonesia 