MAFIA MINYAK SEBENARNYA

mafiaminyakindonesia

Jakarta – Proses pengadaan BBM oleh Pertamina, dimulai dari import melalui anak perusahaan Pertamina yaitu Pertamina Trading Limited (Petral) yang berkedudukan di Singapura. Menurut Mantan Direktur PT Pertamina, Ari H Soemarno, Singapura merupakan salah satu negara yang menjadi pusat trading penjualan minyak dan gas bumi (migas). Dengan membuat anak usaha yang berlokasi di Singapura, maka efektifitas dan efisiensi pembelian minyak bisa mudah.

“Tentu dengan Petral berlokasi di Singapura itu memiliki banyak keuntungan. Singapura itu perusahaan trading migas internasional sehingga dengan adanya anak usaha berlokasi di sana, Pertamina mendapatkan kepercayaan usaha,” ujar Ari di Jakarta, Selasa (24/6/2014).

Ari juga bercerita, dengan memiliki kedudukan usaha berbadan hukum di Singapura, kepercayaan terhadap bank nasional di negara itu bisa didapatkan. Menurut dia, bunga bank yang diimplementasikan di Singapura terbilang rendah ketimbang di Indonesia.

“Kalau kita punya kedudukan hukum di sana maka dipercaya di bank di sana. Bunga bank di sana biayanya rendah, dan hubungannya langsung,” ujar Ari.

Dalam upaya menyuplai pasokan minyak mentah dan BBM yang diperoleh di Singapura, ia berpendapat kepastian hukum bisa diperoleh secara langsung. Hal ini hanya bisa dengan adanya anak usaha berbadan hukum di negara itu.

“Kepastian hukum jelas yang ingin jual beli minyak. Tidak ada salahnya punya Petral. Petral punya Pertamina. Dan Pertamina itu milik negara, dan milik rakyat,” tutur dia.

Impor BBM tidak melanggar undang-undang karena impor dibutuhkan mengingat produksi minyak yang telah diolah menjadi Bahan Bakar Minyak (BBM) masih kurang di dalam negeri, selain mengenjot produksi minyak dari sumur yang ada dan mengembangkan infrastruktur penunjang kilang minyak mentah.

Selama ini tudingan terjadi mafia minyak banyak diarahkan kepada importir BBM. Banyak lembaga sosial masyarakat (LSM), ekonom, dan tokoh kritis termasuk calon presiden/cawapres menudingkan telunjuknya kepada para pelaku bisnis impor BBM.

Sudah sangat sering terdengar Pertamina ataupun PT Petral, diperiksa oleh lembaga-lembaga pengawasan seperti Badan Pengawas Keuangan (BPK), Badan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Kejaksaan, Kepolisian bahkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Sejumlah pihak pernah diundang oleh Petral untuk melihat langsung tender impor minyak seperti Anggota DPR, wartawan media cetak dan eletronik bahkan lembaga swadaya masyarakat (LSM). Kesimpulan dari mereka tidak ada yang salah atau pelanggaran yang merugikan pemerintah.

Mafia minyak yang sebenarnya bukan di bidang impor BBM tapi mafia yang mengambil jatah minyak subsidi kemudian dijual kepada pihak swasta (mafia minyak). Misalnya, salah satu BUMN mendapat jatah solar subsidi 100.000 ton maka diambil oleh oknum 30% untuk dijual kepada swasta (mafia minyak) dengan harga subsidi. Lalu pihak mafia menjualnya kepada keperusahaan tambang dan lain-lain dengan harga BBM industri. Berapa kerugian negara?

Kalau misalnya 30 juta kilo liter x Rp11.500 = Rp345 miliar. Berapa keuntungan oknum BUMN? Berarti 30 juta kilo liter x Rp5.500 = Rp165 miliar. Sementara keuntungan bagi swasta (mafia minyak) 30 juta kl x Rp6.000 = Rp180 miliar.

Realisasi alokasi BBM subsidi per sektor pada 2013 tercatat transportasi darat eks SPBU/APMS Premium 29.146.000 KL dan solar 13, 620.178 KL, PT Kereta Api Indonesia (KAI) 212.000 KL solar, PT Pelni 201.000 KL solar, ASDP 98.288 KL solar, kapal perintis 37.013 KL Solar, nelayan dan usaha kecil 1.711.000 KL solar serta minyak tanah di daerah yang belum terkonversi 1.100.000 KL Data di atas merupakan angka realisasi 2013, sedangkan prognosa 2014 by percentage kurang lebih sama.

Jadi mafia minyak itu bukan di sektor import karena memang pengadaan BBM impor dilakukan secara terbuka melalui tender secara internasional.
Tak hanya itu, harga minyak mentah yang akan mengikuti tender juga bisa dilihat di internet secara real time dengan mengakses Platts secara berlangganan. Platts adalah penyedia jasa informasi energi terbesar di dunia, jasa informasi tidak terbatas pada minyak, namun juga gas alam, kelistrikan, petrokimia, batubara dan tenaga nuklir. PT Pertamina juga selalu membeli minyak impor dengan harga di bawah Platts atau harga pasar internasional.

Sementara mafia minyak di sektor hilir yaitu yang bermain-main dengan BBM subsidi jelas akan menggerogoti kas negara. Kalau saja dari total subsidi BBM dan listrik tahun ini diperkirakan menembus angka Rp392 triliun kemudian dikorupsi 20% tentu bukanlah nilai yang sedikit.

Jadi Ribut-ribut mafia minyak yang ditudingkan banyak pihak ternyata salah sasaran. Mengingat potensi penyelewengan dan kongkalikong bisnis minyak dan gas sebenarnya bukan di sektor impor tapi hilir dalam negeri. Korbannya adalah rakyat kecil yang seharusnya menikmati subsidi BBM.

Diolah dari berbagai sumber ==> Mafia Minyak Sebenarnya

Advertisements

MAFIA MINYAK SEKTOR HULU

SKK-MIGAS

Mafia Minyak Sektor Hulu

Latar Belakang

Penyebab peningkatan produksi Minyak tidak pernah tercapai, disebabkan oleh birokrasi yang berbelit-belit dan kegiatan korupsi oleh oknum-oknum SKK Migas.

Tahapan dan kendala-kendala yang dihadapi oleh para K3S (Kontraktor Kontrak Kerja Sama) dalam usaha peningkatan produksi Minyak:

Tahap I:
Work Program and Budgeting (WP&B, yaitu Rencana Kerja & Anggaran).

Rencana kerja dan anggaran mencakup:

1.      Biaya-biaya operasional, mencakup biaya gaji tenaga kerja lokal dan asing, sewa gedung, dan lain-lain.

  •  Kisaran biaya mencapai minimal USD 3-5 juta per tahun.

2.      Biaya-biaya investasi (AFE), seperti pekerjaan 2D & 3D seismic dan pengeboran sumur berikut pengadaan material.

  • Kisaran biaya untuk kegiatan seismic 2D di darat yang mencakup 1.200 Km dapat mencapai biaya sekitar USD 12 juta.   Sedangkan untuk kegiatan seismic 3D di darat yang mencakup 500 Km2 bisa mencapai besaran USD 20 juta. Dan untuk kegiatan seismic 3D di laut (offshore) mencapai besaran biaya USD 40 juta.
  • Kisaran biaya kegiatan pengeboran/drilling di darat untuk kedalaman 2000 sampai 4000 meter besaran biayanya adalah USD 8-12 juta per sumur, Sedangkan untuk biaya di laut (offshore) bisa mencapai 3x lipat atau USD 24-36 juta per sumur.;

3.      Biaya-biaya overhead kantor pusat sebesar 2% dari total Rencana Kerja & Anggaran tahunan.

Persetujuan diatas memakan waktu 6 bulan sampai 1 tahun. Ditambah Setelah persetujuan tersebut didapatkan, K3S harus mendapatkan persetujuan AFE (Authorization for Expenditures, yaitu persetujuan pengeluaran biaya investasi) untuk proyek investasi, antara lain mencakup kegiatan 2D Seismic, drilling/pengeboran, dan pekerjaan 3D seismic dalam upaya mendapatkan besaran potensi cadangan dan target pengeboran sumur-sumur eksplorasi baru.

Hal ini karena birokrasi yang panjang dan berbelit-belit yang melibatkan seluruh divisi/departemen di SKK Migas. Disamping itu, karena AFE (persetujuan pengeluaran biaya investasi) terkait dengan pekerjaan-pekerjaan yang besar nilainya, maka timbul azas manfaat oleh oknum-oknum SKK Migas untuk menominasikan kontraktor-kontraktor penyedia jasa yang dapat memberi keuntungan bagi oknum-oknum tersebut (KKN).

Dampak dari keinginan oknum-oknum tersebut, menyebabkan membengkak nya nilai proyek hulu migas.
Apabila kegiatan eksplorasi tersebut diatas tidak mendapatkan cadangan migas yang dapat dikomersialisasikan, maka seluruh biaya-biaya yang dikeluarkan sepenuhnya menjadi beban K3S dan bukan beban Pemerintah.

Tahap II:

Setelah kegiatan eksplorasi Migas berhasil menemukan cadangan migas, maka K3S kembali mengajukan permohonan Rencana Pengembangan Lapangan (atau yang lazim disebut Plan Of Development/POD). SKK Migas akan melakukan evaluasi terhadap rencana pengembangan lapangan (POD) yang selanjutnya memberikan rekomendasi untuk mendapatkan persetujuan Menteri ESDM.

Isi dari POD mencakup:
1. Studi-studi G&G (geologi, geofisika dan reservoir) yang dibutuhkan;
2. Rencana pengembangan sumur-sumur produksi;
3. Kegiatan akuisisi 3D Seismik;
4. Pembuatan fasilitas-fasilitas produksi;
5. Supporting services (kapal, kendaraan, outsourcing man power);
6. Maintenance sumur-sumur & peralatan

Total dari biaya-biaya investasi tersebut diatas mencapai ratusan juta Dollar AS, bahkan bisa mencapai angka diatas 3 milyar USD.
Dalam tahap proses pemberian rekomendasi persetujuan POD oleh SKK Migas, oknum-oknum SKK Migas berperan untuk ikut mensiasati agar kontraktor-kontraktor penyedia jasa yang dinominasikan oleh oknum-oknum tersebut mendapatkan bagian pekerjaan-pekerjaan yang ada dalam POD untuk memenuhi keinginan pribadi oknum-oknum SKK Migas.

Proses rekomendasi persetujuan POD membutuhkan waktu 2-4 tahun, sehingga biaya proyek membengkak.

Setelah POD disetujui oleh Pemerintah, maka keseluruhan biaya-biaya untuk Tahap I (tahapan eksplorasi) dan Tahap II (tahapan eksploitasi) akan dibayarkan kembali oleh Pemerintah (Cost Recovery) kepada pihak K3S melalui produksi Migas. Sehingga seluruh pengelembungan biaya-biaya dalam Tahap I & II yang disebabkan oleh oknum-oknum SKK Migas, pada akhirnya akan menjadi beban Pemerintah dan merugikan Bangsa Indonesia.

Kesimpulan:

  1. Sebagai bukti adanya oknum-oknum SKK Migas yang berperan dalam penentuan pekerjaan-pekerjaan hulu migas, KPK telah berhasil mengungkap kegiatan kotor tersebut dengan penangkapan Ketua SKK Migas dan menyusul oknum-oknum pejabat SKK Migas lainnya.
  2. Birokrasi yang panjang dan berbelit di SKK Migas mengakibatkan peningkatan beban dan pengelembungan biaya yang ditanggung oleh Pemerintah sebagai pengembalian biaya-biaya yang dikeluarkan oleh K3S (Cost Recovery) yang pada tahun 2013 mencapai besaran USD 15,5 Milyar. Hal ini pada akhirnya merugikan Bangsa Indonesia.
    Mafia Minyak Sektor Hulu
  3. Juga, birokrasi yang panjang dan berbelit di SKK Migas tersebut memperlambat proses percepatan peningkatan produksi Migas Indonesia yang semula ditargetkan 1 juta barrel per hari, sekarang hanya sebesar 830.000 barrel per hari.
  4. Dapat dibayangkan berapa besar dana yang terkumpul oleh oknum-oknum SKK Migas tersebut setiap tahun nya !!!!! Pasti dalam hitungan milyar USD.
  5. Sebagian dari dana hasil kegiatan kotor oknum-oknum pejabat SKK Migas digunakan untuk mendanai gerakan-gerakan penciptaan opini publik “mafia minyak import” yang pada akhirnya merupakan fitnah.
  6. “SKK Migas” adalah sarang korupsi sektor hulu migas atau “Mafia Minyak Sektor Hulu” sebenarnya.

Diolah dari berbagi sumber ==> Mafia Minyak Sektor Hulu

Siapa sih sosok mafia minyak dan gas di indonesia

Penangkapan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Rudi Rubiandini oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengejutkan banyak pihak. Banyak kolega tak percaya Rudi menerima gratifikasi. Pasalnya selama ini Rudi dikenal sebagai sosok baik dan memiliki idealisme tinggi.

Namanya moncer ketika menyoroti kasus lumpur Lapindo, Sidoarjo. Peraih gelar Dokter Ingenieurs (Dr.-Ing) bidang teknologi minyak dan gas bumi dari Technische Universitaet Clausthal, Jerman ini menentang teori lumpur Lapindo terjadi akibat dampak dari gempa di Yogyakarta. Rudi yakin bencana itu terjadi akibat kesalahan pengeboran.

Rudi bukanlah sosok yang asing dalam industri migas. Pria kelahiran 1962 ini mengawali kariernya di perguruan tinggi sebagai dosen di jurusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1985. Kemudian ia melanjutkan pendidikan hingga meraih doktor di Jerman pada 1991.

Kecerdasannya sudah terlihat sejak mahasiswa di Teknik Perminyakan ITB. Ia menjadi mahasiswa terbaik ITB 1984, dosen teladan ITB 1998, presenter terbaik Ikatan Ahli Perminyakan Indonesia (IATMI) 2000-2004. Sebagai peneliti, ia menghasilkan lebih dari 50 karya ilmiah nasional dan internasional. Rudi juga ikut membangun laboratorium dan peralatan penelitian di ITB dan Lemigas sehingga mengantarkan dia memperoleh penghargaan dari asosiasi IATMI sebagai Inovator Nasional bidang Migas tahun 2002. Ia dikukuhkan menjadi guru besar ITB pada 2010.

Ia dikenal sebagai konsultan untuk berbagai proyek pengembangan lapangan KKKS, menjadi trainer berbagai kursus teknis bagi karyawan di lapangan, menciptakan beberapa buku bidang migas. Rudi juga kerap memimpin beberapa kali mematikan semburan pada beberapa sumur migas yang sedang blowout.

SKK Migas seperti rumah kedua Rudi Rubiandini. Sebelum menjadi Kepala SKK Migas, sebelumnya Rudi pernah menjadi pejabat di institusi yang dulunya bernama BP Migas. Rudi pernah menjadi Corporate Secretary dan Deputi Pengendalian Operasi BP Migas. Ia melakukan berbagai pembenahan terutama pembenahan internal institusi itu.

Karier Rudi meningkat pada Juni 2012, ia ditunjuk menjadi Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menggantikan almarhum Widjajono Partowidagdo. Pasca pembubaran BP Migas oleh Mahkamah Konstitusi, Rudi diangkat sebagai Kepala SKK Migas pada 16 Januari 2013. BP Migas dibubarkan November 2012 dengan alasan tidak sesuai konstitusi. BP Migas dituding sebagai sarang korupsi dan pro asing.

Masuknya Rudi sebagai Kepala SKK Migas memberi banyak harapan. Rudi menentukan sejumlah target seperti kenaikan produksi, meningkatkan cadangan dan meningkatkan kapabilitas nasional. Untuk meningkatkan produksi, SKK Migas menetapkan 2013 sebagai tahun pemboran. Sebanyak 1.500 sumur dibor tahun ini.

Untuk mendukung program tersebut, Rudi telah menyusun 104 program kerja. Rudi bahkan mengancam akan memutus kontrak operator jika tak menjalankan komitmennya.

Gebrakan Rudi setelah enam menjabat sejak awal Januari 2013 mulai membuahkan hasil. Penerimaan negara dari hasil pengelolaan industri hulu migas mencapai US$ 18,7 miliar, melebihi target yang ditetapkan sebesar US$ 18,4 miliar untuk setengah tahun pertama. Sedangkan, produksi minyak pada periode yang sama berhasil mencapai rata-rata 831 ribu barel minyak per hari atau 99 persen dari target yang ditetapkan sebesar 840 ribu barel per hari.

Terbetik rumor, pasca-pembubaran BP Migas tahun lalu, berbagai rumor mengikuti putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Adalah PT Kernel Oil yang dipegang Widodo Ratanachaitong sudah berbisnis sejak era SKK Migas masih bernama BP Migas dan dipimpin R Prijono. Dan, Menteri ESDM dikabarkan memainkan peranan, sehingga Kernel bisa berbisnis minyak kala itu.

Sampai Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Jero Wacik berpesan kepada Kepala Satuan Kerja Khusus Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas), Rudi Rubiandini agar tidak melupakan mantan Kepala Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP Migas), Raden Prijono.

“Saya bilang ke Pak Rudi, you enggak boleh lupa sama Pak Priyono. Jangan seperti kacang lupa sama kulitnya,” ujar Jero dalam sambutannya saat membuka Rapat Kerja (SKK Migas), di City Plaza, Jakarta, Kamis (14/2/2013).

Gebrakan-gebrakan yang dilakukan Rudi Rubiandini di SKK Migas selama kurang lebih enam bulan ini membuat gerah Raden Prijono dan Yohanes Chandra Ekajaya yang telah lama berkongsi mengeruk rente dari monopoli operational kapal/angkutan, rig/pengeboran dan yang paling utama eksport minyak mentah/condensate bagi hasil produksi (Production Sharing Contractor/PSC) bagian pemerintah yang telah lama dikendalikan dan dijalankan oleh Yohanes Chandra Ekajaya dengan modus permainan angkutan/kapal yang telah diatur dengan mangacu pada spesifikasi yang hanya dapat dipenuhi oleh kelompok mereka, Terbersit kabar profit sharing antara Kernel Oil  50%  dan Raden Prijono / Yohanes Chandra Ekajaya 50%.

Dengan bantuan kader-kader Raden Prijono yang masih di lingkungan internal SKK Migas,  diketahuilah kelemahan Rudi Rubiandini dan dimanfaatkan oleh duet ini.  Sempat  Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Republik Indonesia melakukan aksi di depan kantor Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi di Jakarta, Jumat (23/8/2013).

Aksi tersebut menuntut Plt Kepala SKK Migas, Johannes Widjonarko diusut tuntas atas dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukannya selama menjabat sebagai Wakil Kepala SKK Migas.

Selain itu, para mahasiswa itu juga meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk mengusut pula dugaan korupsi yang dilakukan oleh Mantan Kepala SKK Migas, Raden Priyono.

Saat ini salah satu kader Raden Prijono , Johannes Widjonarko diangkat menjadi Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) menggantikan Rudi Rubiandini yang ditangkap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait kasus suap, setelah sebelumnya sempat disingkirkan oleh Rudi Rubiandini .

Jejak duet Yohanes Chandra Ekajaya dan Raden Prijono di BPmigas  (sekarang SKK Migas) sudah tercium sekitar tahun 2011 dalam Kasus Blok West Madura Offshore melalui PT Sinergindo Citra Harapan yang beralamat di The City Tower Lt 21 / 27, Jakarta

Korupsi pada perpanjangan kontrak migas dapat terjadi karena tidak adanya rujukan peraturan dan tarif (disenagaja?). Padahal secara global tarif akuisisi cadangan migas terbukti berkisar 10-20% harga pasar migas. Dalam kasus perpanjangan kontrak blok West Madura Offshore misalnya, negara hanya memperoleh US$ 5 juta sebagai signatory bomus dari Kodeco (Korea) untuk saham 20%. Padahal jika tarif akuisisi diterapkan, minimal negara bisa memperoleh US$ 300 juta! Siapa yang menikmati selisih pembayaran tsb?

Sebelum terjadi kasus suap Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini pada Selasa malam, 13 Agustus 2013, terkait kasus dugaan suap senilai US$ 700 ribu dan Sin$ 127 ribu, tidak banyak yang mengenal Kernel Oil. Ada yang menyebutkan bahwa PT Kernel Oil memiliki hubungan dengan perusahaan minyak PT Indika Energy  yang telah berkecimpung selama lebih dari 30 tahun di bidang konstruksi gas dan minyak.

Kernel Oil merupakan perusahaan jual-beli (trader) minyak mentah dan produk-produk turunannya, termasuk produk petrokimia. Berkantor pusat di Singapura, Kernel Oil memiliki cabang di berbagai negara, seperti di Indonesia, Thailand, Australia, Swiss hingga Dubai.

Kernel Oil  pernah memperoleh jatah di terminal minyak mentah dan kondensat Senipah, Delta Mahakam, Kalimantan Timur, dan terminal minyak mentah sumur minyak Minas, Jambi dari Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas)

Seperti diketahui Kernel Oil juga pernah menjadi Kontraktor Bagi Hasil Produksi (Production Sharing Contractor/PSC) pada BP Migas (sekarang SKK Migas) pada masa kepemimpinan R. Prijono

Kernel Oil kerap ikut dalam tender bulanan pengadaan Premium yang dilakukan oleh anak usaha PT Pertamina (Persero), Pertamina Energy Trading Limited (Petral).

Petral mensyaratkan secara ketat perusahaan yang akan menjadi peserta tender dan rekanan dalam pengadaan impor minyak mentah dan BBM. Persyaratan sebagai peserta tender antara lain perusahaan tercatat di bursa saham global atau perusahaan negara. Lalu, perusahaan yang memiliki ekuitas minimum 50 juta dolar dan diaudit Ernst and Young (EY), PricewaterhouseCoopers (PwC), KPMG, atau Deloitte. Petral juga mensyaratkan perusahaan tersebut memiliki kilang, penyimpanan, pencampuran (blending), perkapalan atau mempunyai sewa fasilitas minimum satu tahun.

Selama ini Petral membeli minyak mentah dari Nigeria, Asia, Australia dan juga negara-negara eks Rusia. Hampir semua pengadaan minyak mentah tersebut pada prinsipnya dilakukan dengan cara tender terbuka yang diikuti oleh 53 perusahaan yang terdaftar sebagai rekanan Petral.

Namun, khusus untuk pengadaan beberapa minyak mentah yang tidak dijual bebas atau terbatas, Petral membelinya secara langsung kepada perusahaan nasional produsen maupun pihak yang ditunjuk oleh produsen untuk memasarkan minyak mentah tersebut. Sebagai contoh, Petral pernah melakukan penunjukan langsung pengadaan Arab Light dari Aramco yang tidak diperjualbelikan secara bebas, dan Azeri dari PTT Thailand, yang mempunyai penyimpanan minyak mentah Azeri yang terbesar di luar Azerbaijan.

Sementara, untuk tender impor BBM jenis Premium sebanyak delapan juta barel per bulan diikuti 28 perusahaan. Pemasoknya seperti Arcadia, Total, Glencore, Vitol, Concord, Verita, Gunvor, PPT, Kernel Oil, BP, Unipec, Petrochina, Petronas, Shell, Trafigura, SK, dan Conoco. Petral melakukan pembelian Premium secara tender, karena produsennya adalah trader yang melakukan proses blending di Singapura.

Sedangkan untuk tender solar secara spot melibatkan 30 perusahaan terdaftar. Sementara pengadaan secara berjangka melalui penunjukan empat perusahaan minyak nasional yaitu Kuwait Petroleum Company, Petronas Malaysia, PTT Thailand dan S-Oil yang dimiliki oleh Saudi Aramco. Keempatnya, menurut Petral, mempunyai kilang minyak yang memproduksi solar, sehingga mencegah spekulasi harga dan penyelundupan, sekaligus harga lebih murah dari spot.

Kernel Oil sendiri terdaftar sebagai perusahaan trader di SKK Migas. Anehnya, sejak era Prijono hingga Rudi, sangat aktif berbisnis hulu sampai hilir. Itu sebabnya, Kernel potensial jadi Kartel Migas

Menariknya guna memperlancar operational Kernel Oil di Indonesia untuk berbisnis minyak mentah, Kernel Oil  berdampingan dengan PT Surya Parna Raya (SPN)  dengan fasilitator Effendi MS Simbolon,  Politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Wakil Ketua Komisi VII DPR RI yang selama ini dikenal vokal menyoroti kebobrokan tata kelola Migas itu diduga memanfaatkan pengaruhnya untuk menekan BP Migas agar menjual gas Hussky ke PT Parna Raya dengan harga lebih murah dibandingkan dengan harga jual ke perusahaan lainnya.

Tahun 2012 dan 2013 PT Surya Parna Niaga (Grup Parna Raya) berhasil mengalahkan ratusan perusahaan sejenis untuk dapat penunjukan BPH Migas.

Dengan pengaruhnya, Effendi Simbolon disebut melakukan penekanan politik dengan mengatasnamakan partai politik tertentu. Sebagai hasil negosiasi ulang, BP Migas mengusulkan kepada Menteri ESDM melalui Ditjen Migas harga yang berbeda. Untuk PT PGN seharga USD 5,8/MMBTU, untuk PT Inti Alasindo seharga USD 5,8/MMBTU, sedangkan khusus untuk PT Parna Raya lebih murah yaitu seharga USD 5,2/MMBTU.

Pada perjalanannya usulan itu disetujui oleh Menteri ESDM dalam SK MESDM tentang Harga Jual Gas Hussky kepada ketiga perusahaan tersebut. Selisih USD 0,60/MMBTU dengan volume penjualan 40 MMBTU untuk PT Parna Karya menyebabkan potensi kerugian negara sebesar USD 8,64 Juta per tahun untuk proyeksi kontrak selama 15 tahun, sehingga totalnya mencapai Rp 1,5 triliun.

Bagan Eksport Minyak Mentah

Alur Penjualan Gas

Diolah dari berbagai sumber ==> Siapa Mafia Minyak dan Gas Indonesia